JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk mempercepat penyediaan hunian bagi rakyat.
Prabowo meminta agar pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak lagi dilakukan di lokasi yang terisolasi. Mantan Danjen Kopassus tersebut menekankan pentingnya lokasi strategis di tengah kota atau pusat ekonomi.
Langkah ini diambil agar masyarakat kecil memiliki akses yang lebih mudah menuju tempat kerja. Selain itu, penempatan hunian di kawasan strategis diharapkan dapat memangkas biaya transportasi yang selama ini membebani pengeluaran rumah tangga.
"Presiden Prabowo meminta kami memastikan pembangunan perumahan murah bagi MBR berada di kawasan strategis," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam keterangannya kepada media.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa perintah ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan secara signifikan. Ia menyebutkan bahwa ketersediaan lahan menjadi kunci utama dalam menjalankan instruksi ini.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan kementerian terkait. Fokus utamanya adalah memanfaatkan lahan-lahan milik negara yang saat ini belum produktif.
"Kami akan memanfaatkan lahan-lahan yang ada, termasuk lahan sitaan atau lahan milik negara, untuk dioptimalkan menjadi hunian rakyat," lanjut Ara menekankan komitmennya.
Skema pembangunan ini nantinya akan melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Pemerintah berupaya agar harga hunian tetap terjangkau namun memiliki kualitas bangunan dan fasilitas pendukung yang layak bagi penghuninya.
Selain lokasi, aspek efisiensi waktu pembangunan juga menjadi sorotan. Prabowo menginginkan hasil yang konkret dalam waktu dekat agar masyarakat segera merasakan manfaat dari kebijakan pro-rakyat ini.
Instruksi ini pun disambut baik oleh berbagai kalangan sebagai solusi atas masalah urbanisasi. Selama ini, banyak rumah subsidi yang dibangun jauh di luar kota sehingga menyulitkan mobilitas pekerja harian.
Kementerian PKP kini tengah melakukan pemetaan (mapping) terhadap sejumlah titik strategis di kota-kota besar. Langkah ini diambil agar eksekusi di lapangan dapat dilakukan segera setelah regulasi dan teknis pengadaan lahan rampung.
"Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan rakyatnya memiliki tempat tinggal yang layak dan manusiawi di lokasi yang mendukung produktivitas mereka," pungkas Ara.