Surabaya — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), pada Rabu (4/3) melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan angkutan laut menjelang arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Tanjung Perak. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas pelabuhan, armada kapal, serta sistem keselamatan pelayaran selama periode angkutan Lebaran.
Dalam peninjauan yang berlangsung di Surabaya pada Rabu, Bambang Haryo menyampaikan bahwa kapasitas layanan di pelabuhan saat ini dinilai masih mencukupi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan distribusi logistik selama masa mudik.
Menurut pemilik sapaan akrab BHS ini, kesiapan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari kapasitas kapal, daya tampung penumpang, kendaraan, hingga logistik. Ia menyebut secara keseluruhan masih terdapat cadangan kapasitas sekitar 40 persen, sehingga potensi kepadatan penumpang dapat diantisipasi.
“Secara kapasitas, baik kapal, penumpang, kendaraan maupun logistik masih dalam kondisi aman. Bahkan masih ada cadangan kapasitas sekitar 40 persen,” ujarnya.
Pemerintah sendiri telah menetapkan periode angkutan laut Lebaran 2026 berlangsung pada 13 Maret hingga 30 Maret 2026, sehingga berbagai persiapan operasional di pelabuhan terus dimatangkan.
Faktor Kunci Kelancaran Mudik
BHS menilai kesiapan infrastruktur pelabuhan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran transportasi laut selama musim mudik. Hal tersebut meliputi kesiapan dermaga, jadwal operasional kapal, hingga manajemen arus penumpang dan kendaraan.
Dengan ketersediaan kapasitas yang memadai, ia berharap masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh tiket maupun menghadapi penumpukan penumpang di pelabuhan.
Standar Keselamatan Pelayaran
Dari sisi keselamatan, pelabuhan dinilai telah menerapkan sistem keamanan sesuai standar internasional. Beberapa di antaranya melalui penerapan Safety Management System serta International Safety Management Code yang mengacu pada ketentuan International Maritime Organization.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa aspek keselamatan juga perlu diperkuat di luar kawasan pelabuhan, terutama pada jalur pelayaran yang padat di wilayah timur Indonesia.
Usulan Penguatan SAR di Jalur Padat
BHS menyoroti pentingnya optimalisasi peran sejumlah lembaga maritim nasional, seperti Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam mengantisipasi potensi keadaan darurat selama arus mudik.
Ia mengusulkan agar armada SAR, termasuk helikopter siaga, ditempatkan di sejumlah titik strategis jalur pelayaran, khususnya di kawasan segitiga pelayaran antara Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah wilayah perairan Masalembu yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). Kawasan tersebut merupakan jalur penting lalu lintas kapal menuju wilayah Indonesia timur hingga Papua.
Menurutnya, tingginya intensitas pelayaran di jalur tersebut membutuhkan kesiapsiagaan ekstra dari sisi keselamatan dan respons darurat.
Dorong Peningkatan Santunan Kecelakaan
Selain aspek operasional dan keselamatan pelayaran, BHS juga menyoroti pentingnya perlindungan asuransi bagi penumpang kapal.
Ia meminta kesiapan perusahaan asuransi negara, PT Jasa Raharja, disesuaikan dengan jadwal resmi angkutan Lebaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Terkait santunan kecelakaan, ia menilai nilai pertanggungan bagi korban meninggal dunia yang saat ini sebesar Rp50 juta perlu ditinjau kembali. Bambang Haryo menyatakan akan mendorong peningkatan nilai santunan menjadi sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta melalui koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Menurutnya, peningkatan santunan tersebut penting untuk memberikan perlindungan yang lebih layak bagi masyarakat pengguna transportasi laut.