JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap beragam modus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi yang dilakukan secara sistematis dan merugikan negara. Praktik ilegal ini mencakup pengoplosan, penimbunan, hingga manipulasi distribusi dengan memanfaatkan celah sistem.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menjelaskan, kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu distribusi energi bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi ini jelas merugikan negara dan masyarakat,” ujar Irhamni dalam keterangannya, seperti dikutip dari Kompas.com.
Salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah pemindahan isi LPG 3 kilogram bersubsidi ke tabung nonsubsidi. Gas tersebut kemudian dijual ke sektor industri dengan harga lebih tinggi untuk meraup keuntungan besar.
Selain itu, pelaku juga melakukan penyelewengan BBM dengan cara membelokkan distribusi. BBM subsidi yang seharusnya dikirim ke SPBU justru dialihkan ke gudang penimbunan ilegal.
Dalam praktiknya, pelaku memanipulasi sistem pelacakan kendaraan. Mereka mematikan atau mengelabui GPS pada truk tangki agar distribusi terlihat normal di sistem.
“Seolah-olah dikirim ke SPBU, padahal dialihkan ke tempat lain,” ungkap Dirtipidter Bareskrim dalam penjelasan kasus tersebut.
Tak hanya itu, polisi juga menemukan penggunaan barcode kendaraan secara ilegal. Pelaku memakai barcode milik kendaraan lain untuk membeli BBM subsidi berulang kali tanpa terdeteksi pembatasan sistem.
Modus lainnya adalah memodifikasi kendaraan agar mampu menampung BBM dalam jumlah besar. Setelah dikumpulkan, BBM ditimbun lalu dijual kembali dengan harga nonsubsidi ke pihak industri.
Sebelumnya, Bareskrim juga mengungkap praktik serupa yang melibatkan pengumpulan BBM subsidi secara ilegal untuk kemudian dijual kembali dengan harga industri. Praktik ini bahkan bisa berlangsung lama dan menghasilkan keuntungan besar bagi pelaku.
Irhamni menegaskan, pihaknya akan terus memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku penyelewengan. Menurutnya, praktik ini sudah terorganisir dan kerap melibatkan jaringan tertentu.
“Penegakan hukum akan terus kami lakukan agar distribusi subsidi tepat sasaran,” tegasnya.
Polri memastikan komitmen untuk membongkar seluruh jaringan mafia BBM dan LPG subsidi. Langkah ini diharapkan mampu menjaga hak masyarakat kecil agar tidak lagi dirampas oleh praktik ilegal yang merugikan negara.