JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara mengenai keluhan masyarakat terkait sulitnya mengakses sistem perpajakan terbaru, Coretax System. Kendala teknis ini memicu kemunculan fenomena joki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di berbagai platform media sosial.
Purbaya mengakui bahwa sistem tersebut memang tengah mengalami masalah stabilitas. Hal ini membuat banyak Wajib Pajak (WP) merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara mandiri.
"Kami mengakui ada kendala teknis yang menyebabkan sistem sulit diakses oleh publik dalam beberapa waktu terakhir," ujar Purbaya dalam keterangannya kepada media, Selasa (7/4/2026).
Kesulitan akses inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membuka jasa joki SPT. Para joki ini menawarkan bantuan pengisian laporan pajak dengan imbalan biaya tertentu kepada warga yang frustrasi dengan sistem.
Menkeu menegaskan bahwa munculnya joki merupakan dampak langsung dari belum optimalnya performa Coretax. Ia memandang fenomena ini sebagai sinyal kuat bahwa sistem harus segera dibenahi agar lebih ramah pengguna.
"Joki-joki ini muncul karena sistem kita yang sulit. Masyarakat akhirnya mencari jalan pintas untuk lapor SPT," jelas Purbaya.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap infrastruktur digital tersebut. Purbaya menjanjikan perbaikan secepat mungkin agar WP tidak lagi bergantung pada pihak ketiga.
"Kita betulin sekarang (sistemnya), target kita adalah membuat WP lebih mudah dan nyaman saat bertransaksi di platform ini," imbuhnya secara lugas.
Selain fokus pada perbaikan teknis, Menkeu juga menanggapi maraknya penawaran jasa joki di media sosial seperti X dan Instagram. Ia menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak resmi.
Purbaya mengingatkan bahwa menyerahkan data perpajakan kepada joki memiliki risiko keamanan data yang tinggi. Data sensitif tersebut bisa saja disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas server dan menyederhanakan antarmuka pengguna (user interface). Hal ini dilakukan demi menekan ruang gerak para joki yang memanfaatkan celah kesulitan sistem.
"Fokus utama kami adalah memberikan pelayanan terbaik. Jika sistemnya sudah lancar dan mudah, dengan sendirinya fenomena joki ini akan hilang," pungkas Purbaya.