Jakarta - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya angkat bicara terkait polemik penggunaan anggaran pendidikan nasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Teddy menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah melalui persetujuan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun, itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya,” ujar Teddy kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Menurut Teddy, ketentuan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan telah diamanatkan dalam konstitusi dan dijabarkan dalam penyusunan APBN setiap tahunnya. Ia menjelaskan, anggaran pendidikan tidak hanya mencakup belanja untuk sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga berbagai program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Terkait masuknya program MBG dalam pos anggaran pendidikan, Teddy menekankan bahwa pembahasan dan persetujuan telah dilakukan secara resmi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah. Ia menyebut, keputusan tersebut bukanlah kebijakan sepihak eksekutif.
“Semua sudah dibahas bersama DPR. Jadi bukan keputusan sepihak. Prosesnya transparan dan sesuai mekanisme,” tegasnya.
Polemik mencuat setelah sejumlah pihak mempertanyakan relevansi program Makan Bergizi Gratis dimasukkan dalam komponen anggaran pendidikan. Kritik terutama datang dari kalangan PDIP yang menilai perlu ada penjelasan lebih rinci mengenai dasar pengelompokan anggaran tersebut.
Menanggapi hal itu, Teddy menyatakan bahwa program MBG memiliki keterkaitan erat dengan dunia pendidikan, terutama dalam mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar peserta didik. Pemerintah memandang asupan gizi yang memadai sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang optimal.
Ia juga menambahkan bahwa struktur anggaran negara dirancang secara komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan nasional. Karena itu, menurutnya, publik perlu melihat kebijakan anggaran secara menyeluruh, bukan parsial.
Hingga kini, perdebatan mengenai komposisi anggaran pendidikan masih menjadi perhatian publik dan parlemen. Pemerintah memastikan akan terus memberikan penjelasan terbuka terkait setiap kebijakan fiskal, termasuk program-program prioritas yang dibiayai melalui APBN.