Jakarta - Di tengah tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) global yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sekretariat Jenderal DPR RI mulai menerapkan langkah efisiensi ketat. Kebijakan ini menyasar penggunaan energi, operasional kendaraan, hingga perjalanan dinas, sebagai upaya menjaga disiplin fiskal tanpa mengganggu kinerja lembaga legislatif.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa efisiensi menjadi respons atas dinamika ekonomi global yang semakin menekan anggaran negara. “Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran secara lebih efisien,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.
Tiga sektor utama menjadi fokus penghematan, yakni penggunaan BBM kendaraan dinas, konsumsi listrik gedung, serta pembatasan perjalanan dinas. Untuk operasional kendaraan, Setjen DPR menargetkan penghematan hingga Rp1,5 miliar per tahun melalui pembatasan penggunaan dan optimalisasi sistem pengendalian berbasis RFID.
Di sisi energi, pengaturan listrik mulai diberlakukan dengan lebih ketat. Pemakaian listrik di kompleks DPR akan dikendalikan, termasuk pemadaman terjadwal mulai pukul 18.00 WIB. Kebijakan ini diambil karena konsumsi listrik tetap tinggi meski aktivitas pegawai pada malam hari terbatas, sementara fasilitas seperti lift dan sistem gedung tetap berjalan penuh.
Efisiensi juga menyasar pola kerja pegawai. Setjen DPR mempertimbangkan penerapan work from home (WFH) pada hari Jumat guna menekan penggunaan BBM, terutama dari operasional bus antar-jemput. “Jika WFH diterapkan, bus tidak perlu beroperasi, sehingga ada potensi penghematan signifikan,” kata Indra.
Selain itu, pengeluaran untuk kegiatan rapat turut diperketat. Jamuan rapat, khususnya untuk pertemuan singkat, tidak lagi diperkenankan. Sementara perjalanan dinas akan dibatasi secara selektif, hanya difokuskan pada kegiatan dengan urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik.
Meski efisiensi diperketat, Indra memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPR. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap fungsi kedewanan tetap menjadi prioritas utama.
Kebijakan ini akan diterapkan hingga akhir tahun anggaran dan terbuka untuk evaluasi lanjutan. Setjen DPR berharap langkah tersebut dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah tekanan global yang terus berkembang.