JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan sampah kini menjadi prioritas nasional pemerintah. Ia menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat dikendalikan dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai meninjau TPST BLE Banyumas di Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung proses pengolahan sampah berbasis lingkungan dan edukasi yang dinilai efektif.
“Semua daerah kita kembangkan. Pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam 2-3 tahun harus kita kendalikan sampah seluruh Indonesia,” kata Prabowo.
Prabowo mengaku terkesan dengan sistem pengelolaan sampah di Banyumas. Ia menilai pendekatan yang digunakan tidak bergantung pada teknologi tinggi, namun mampu memberikan hasil signifikan dalam pengolahan limbah.
“Saya sangat terkesan. Ini terobosan yang sangat baik, menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi penggunaan produk lokal dalam sistem tersebut.
Menurut Prabowo, model pengelolaan di Banyumas telah berjalan terintegrasi dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten. Sistem tersebut dinilai mampu menciptakan efisiensi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.
Ia menambahkan, keberhasilan TPST Banyumas telah menarik perhatian berbagai daerah lain. Bahkan, sejumlah pihak dari luar negeri disebut telah datang untuk mempelajari sistem tersebut.
“Ini contoh yang sudah diikuti banyak provinsi dan kabupaten. Dari laporan Gubernur Jawa Tengah, sudah ada sekitar 13 kabupaten yang mengadopsi,” kata Prabowo.
Sebagai informasi, TPST BLE Banyumas mampu mengolah sekitar 574,52 ton sampah per hari. Angka itu setara dengan 77,76 persen dari total produksi sampah rumah tangga di wilayah tersebut yang mencapai 738,84 ton per hari.
Dengan capaian itu, sisa sampah yang belum terkelola tinggal sekitar 164,32 ton per hari atau 22,24 persen. Pemerintah berharap model ini dapat direplikasi secara luas untuk mempercepat penanganan masalah sampah nasional.