JAKARTA - Wacana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat terus bergulir. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar tren kerja fleksibel, melainkan strategi strategis untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.
Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai langkah ini sangat rasional untuk mengurangi beban subsidi energi.
Menurutnya, pengurangan mobilitas jutaan ASN di seluruh Indonesia secara serentak akan berdampak signifikan pada volume penggunaan bahan bakar harian.
"Kebijakan WFH pada hari Jumat bagi ASN dapat mengurangi konsumsi BBM secara nasional secara signifikan," ujar Fahmy dalam analisisnya yang dikutip pada Jumat (3/4).
Ia menambahkan bahwa selain penghematan energi, kebijakan ini juga berpotensi menekan tingkat polusi udara di kota-kota besar.
Dengan berkurangnya kendaraan dinas maupun pribadi milik pegawai pemerintah di jalan raya, beban emisi karbon dapat ditekan lebih rendah.
Namun, Fahmy memberikan catatan kritis agar kebijakan ini tidak mengganggu kualitas pelayanan publik.
Ia menekankan pentingnya infrastruktur digital yang mumpuni agar masyarakat tetap mendapatkan hak layanannya meski petugas sedang tidak berada di kantor.
"Pemerintah harus memastikan sistem pemantauan kinerja tetap berjalan efektif. Jangan sampai WFH justru menjadi alasan penurunan produktivitas dalam melayani masyarakat," tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah melalui kementerian terkait masih melakukan pengkajian mendalam mengenai teknis pelaksanaan aturan ini. Fokus utama evaluasi terletak pada koordinasi antarlembaga dan efektivitas jam kerja yang tetap memenuhi standar regulasi yang berlaku.
Wacana ini muncul sebagai respons atas upaya pemerintah mencari jalan tengah antara efisiensi anggaran belanja barang dan peningkatan kesejahteraan psikologis pegawai. Jika berhasil diterapkan, Indonesia akan menyusul beberapa negara maju yang sudah lebih dulu mengadopsi sistem kerja hibrida secara permanen.
Hingga saat ini, publik masih menunggu keputusan final mengenai apakah kebijakan ini akan diberlakukan secara serentak di seluruh instansi atau melalui proyek percontohan di kementerian tertentu terlebih dahulu.