SURABAYA-Diskusi para tokoh Jawa Timur dan Komunitas Guru Inspiratif yang dihelat oleh Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia mengambil tema "Krisis Energi dan Gejolak Ekonomi: Akar Masalah dan Solusi dalam Perspektif Islam" berlangsung pada Minggu, 26 Juli 2026 di Surabaya, Jawa Timur.
Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya energi yang melimpah. Namun ironisnya, di tengah produksi batubara yang telah melampaui 800 juta ton per tahun, kebutuhan minyak nasional masih bergantung pada impor lebih dari 60%. Akibatnya, gejolak energi dunia berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok, biaya hidup, dan perekonomian masyarakat.
Apakah kondisi ini semata-mata dipengaruhi dinamika geopolitik global, atau ada persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola sumber daya alam dan sistem ekonomi yang diterapkan? Para tokoh Jawa Timur pun hadir dalam forum diskusi tersebut guna mengkaji akar persoalan serta merumuskan solusi dalam perspektif Islam.
“Kita perhimpunan intelektual muslim yang concern dengan masalah keumatan, berusaha mencari solusi atas masalah keumatan tetapi dari perspektif Islam. Kemarin ada blackout pemadaman listrik dan kenaikan harga bahan bakar, padahal kita memiliki cadangan batu bara berlimpah yang tingkat komsumsi dalam negerinya sebenarnya jauh di bawah tingkat produksinya,” ujar Lukman Noerochim, Ph.D, Minggu 26 Juli 2026.
Senada dengan Lukman, Arif Firmansyah, Ph.D mengungkapkan Indonesia sejatinya banyak memiliki geotermal, batu bara, minyak bumi, tetapi belum dirasakan kekayaan alam itu.
“Sumatera dan Kalimantan yang banyak batu bara dengan kapal kapal tongkang mondar mandir membawa batu bara, tetapi ironinya terjadi pemadaman listrik di daerah daerah kaya energi tersebut. Di banyak daerah di luar Jawa juga terjadi kelangkaan Pertalite. Padahal energi salah satu yang punya multiplier effect terhadap perekonomian, yang jika tidak diatasi maka akan menjadi krisis ekonomi,” papar Arif.
Sedangkan pembicara Fajar Kurniawan kondisi yang saat ini terjadi di Tanah Air lebih pada krisis tata kelola dibandingkan krisis ketersediaan energinya, karena kita berlimpah energi fosil maupun energi terbarukan.
“Mayoritas 85 persen pembangkit kita menggunakan energi fosil, mayoritas adalah batu bara. Padahal, pemerintah sangat mungkin mempercepat energi terbarukan, terutama matahari. Potensi tak kalah penting lainnya adalah energi angin dan energi hidro atau air, belum bio massa, energi gelombang, dan lain lain yang sangat mungkin dieksploitasi,” lanjut Fajar.
Sehingga, kata Fajar, black out itu bukan pada pasokan energinya secara keseluruhan, tetapi PLN yang tidak berhasil memenuhi pasokan batu baranya. Padahal ada domestic market obligation atau DMO bagi perusahaan batu bara untuk memenuhi pasokan dalam negeri. Kesenjangan supply terjadi karena harga internasional saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang ditetapkan DMO.
Mekanisme skema take or pay atau TOP juga memaksa PLN harus membeli seluruh pasokan listrik dari pembangkit independent power producer, walaupun terjadi kelebihan pasokan di wilayah wilayah tertentu, sementara wilayah lain mengalami kekurangan pasokan. Ini menjadi paradoks mendasar sektor kelistrikan Indonesia.
“Selain itu terjadi ekosistem oligarki dan pembajakan regulasi yang dikenal dengan fenomena pengusaha dan penguasa atau peng peng. Dengan political cost yang sangat tinggi, maka oligarki politik berinvestasi pada politik, sehingga mereka dapat regulasi, proyek dan sebagainya sebagai imbalan,” ungkap Fajar.
Sementara Fachrul Ulum lebih melihat pada perspektif Islam sebagai Solusi. Menurut Fachrul Ulum energi itu dalam Islam masuk dalam kepemilikan umum. Dia mengungkapkan, kepemilikan dalam Islam ada kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan pribadi.
Solusi teknisnya, lanjut dia, adalah tambang dengan deposit besar dikelola negara secara langsung. Negara memanfaatkan SDM dan teknologi yang dimiliki. Negara bisa menggaji SDM asing jika belum mampu.
Sedangkan solusi strategis pastikan surplus neraca pembayaran untuk tambang. Bukan pendekatan DMO tapi keputusam penjualan energi ada pada negara. Ekspor harus barang jadi, bukan bahan baku kecuali kalau berlebih.
“Sedangkan solusi ideologis, tinggalkan kapitalisme dan liberalisme, beralih ke Islam. Tinggalkan demokrasi dan derivatnya yakni oligarki dan beralih ke Islam. Lalu, terapkan sistem ekonomi Islam,” tegasnya.
Pernah dihitung, kekayaan hutan di Kalimantan untuk memenuhi pendidikan gratis atau kesehatan gratis sangat mencukupi. Ini belum kekayaan alam yang lainnya. Jadi kita ingin sejahtera, menurut saya harus kembali pada sistem ekonomi Islam.
“Paradigmanya jadikan energi itu kepemilikan umum yang negara hanya mengelolanya, sehingga rakyat menjadi makmur. Ini menurut saya adalah persoalan paradigmatic,” pungkasnya. (*)