JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap fakta baru dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Selain Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, KPK juga turut mengamankan adik kandungnya yang diketahui merupakan anggota DPRD setempat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa adik bupati tersebut, Jatmiko Dwi Seputro, ikut dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. “Benar (KPK amankan Jatmiko),” ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026).
Jatmiko diketahui berada di lokasi saat operasi senyap dilakukan oleh tim KPK. Karena itu, ia turut diamankan bersama sejumlah pihak lain yang berada di tempat kejadian.
OTT yang digelar pada Jumat (10/4/2026) itu tidak hanya menyasar satu atau dua orang. KPK mencatat total belasan hingga 18 orang sempat diamankan dan diperiksa dalam rangkaian operasi tersebut. Namun, hanya sebagian yang kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Dalam perkembangan awal, setidaknya 13 orang termasuk Bupati Tulungagung dan seorang anggota DPRD diboyong ke Gedung Merah Putih KPK. Mereka diterbangkan dari Jawa Timur usai menjalani pemeriksaan awal oleh penyidik.
Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan hubungan keluarga antara eksekutif dan legislatif di daerah. Jatmiko sendiri diketahui merupakan politisi sekaligus anggota DPRD Tulungagung periode berjalan.
KPK hingga kini masih mendalami konstruksi perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa operasi ini berkaitan dengan dugaan praktik korupsi, termasuk kemungkinan suap atau penyalahgunaan kewenangan jabatan.
Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Barang bukti tersebut saat ini tengah didalami untuk mengungkap aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat.
KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Hingga kini, publik masih menunggu pengumuman resmi terkait siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
OTT di Tulungagung menambah daftar panjang operasi senyap KPK terhadap kepala daerah. Kasus ini sekaligus menegaskan bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi perhatian serius lembaga antirasuah.