JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung penuh rencana penguatan kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian China. Kolaborasi ini difokuskan pada penanganan kejahatan siber lintas negara yang kian marak.
Langkah strategis ini mencuat di tengah meningkatnya ancaman sindikat internasional, terutama penipuan berbasis telepon (voice phishing) dan media sosial. Bamsoet menyampaikan dukungan tersebut saat menerima Atase Kepolisian Kedubes China, Police Commissioner Class II Yang Chunyan, di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
"Kerja sama ini sangat penting karena kejahatan siber hari ini sudah melampaui batas negara. Tanpa kolaborasi lintas yurisdiksi, penegakan hukum akan selalu tertinggal," ujar Bamsoet dalam keterangannya.
Data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan urgensi masalah ini. Sepanjang 2024 hingga awal 2026, tercatat lebih dari 120 ribu laporan penipuan daring di Indonesia dengan kerugian masyarakat mencapai lebih dari Rp 2,6 triliun.
Modus yang digunakan sindikat ini beragam, mulai dari investasi bodong hingga penyamaran sebagai aparat penegak hukum. Bamsoet menyoroti banyaknya sindikat yang memanfaatkan wilayah Indonesia, seperti Batam, Bali, dan Jakarta, sebagai basis operasi mereka.
"Kasus-kasus yang terungkap menunjukkan banyak sindikat mempekerjakan tenaga kerja lintas negara dan menggunakan teknologi canggih. Indonesia berpotensi menjadi bagian rantai global kejahatan siber jika tidak ditangani serius," tuturnya.
Menurut Bamsoet, kerja sama ke depan harus mencakup pertukaran informasi intelijen secara real-time dan penguatan kapasitas investigasi digital. Hal ini diperlukan untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi jaringan pelaku secara simultan.
Ia menekankan bahwa pendekatan hukum konvensional tidak lagi cukup untuk menghadapi kejahatan terorganisir berbasis teknologi tinggi. Penggunaan digital forensik dan kecerdasan buatan (AI) menjadi kebutuhan mendesak bagi aparat.
"Yang kita hadapi bukan kejahatan biasa. Karena itu, kerja sama penegakan hukum harus lebih adaptif, termasuk dalam sistem pelacakan transaksi lintas negara," pungkas Bamsoet menutup pernyataannya.