Jakarta – Polemik anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencuat setelah disorot sejumlah politisi PDI Perjuangan mendapat tanggapan dari Wakil Sekretaris Fraksi Gerindra sekaligus Waketum Tidar, Kawendra Lukistian. Ia menegaskan bahwa pendanaan program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pendidikan yang telah dibahas dan disepakati bersama di parlemen.
Kawendra menyatakan anggaran pendidikan nasional pada 2026 justru mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia memaparkan, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah naik dari Rp 33,54 triliun pada 2025 menjadi Rp 56,68 triliun pada 2026. Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga meningkat dari Rp 57,68 triliun menjadi Rp 61,87 triliun. Sementara itu, anggaran Kementerian Agama bertambah dari Rp 65,92 triliun menjadi Rp 75,62 triliun, dan anggaran Kementerian Kebudayaan turut mengalami kenaikan.
Menurut Anggota Komisi VI DPR tersebut, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyasar belanja birokrasi yang dinilai tidak efisien, seperti perjalanan dinas, rapat, alat tulis kantor, dan kegiatan seremonial. Dana hasil efisiensi itu kemudian dialihkan ke program yang berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk MBG.
“Salah memahami data sebut MBG memotong anggaran pendidikan. Faktanya yang dipangkas itu inefisiensi biaya rapat, perjalanan dinas, ATK, dan seremonial, lalu dialihkan ke pos pendidikan untuk siswa,” ujar Kawendra dalam keterangannya, Jumat (27/2/26).
Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan tersebut pada prinsipnya tidak berkurang, melainkan kembali kepada siswa dalam bentuk pemenuhan gizi untuk menunjang proses belajar. Menurutnya, program MBG merupakan bagian dari kebijakan yang berorientasi langsung pada kebutuhan peserta didik.
Terkait kritik yang disampaikan politisi PDIP, Kawendra menilai sikap tersebut berlebihan. Ia mengingatkan bahwa proses penganggaran telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR, termasuk oleh fraksi PDIP.
Kawendra juga membantah anggapan bahwa anggaran MBG merupakan temuan yang selama ini disembunyikan pemerintah. Ia menegaskan dokumen yang dipersoalkan merupakan dokumen resmi negara.
“Jadi apa yang disampaikan mereka itu dokumen resmi, bukan yang disembunyikan. Jangan seolah membongkar sesuatu padahal itu dokumen resmi yang telah disepakati bersama, termasuk mereka,” kata dia.
Lebih lanjut, Kawendra menyebut anggaran pendidikan Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Selain peningkatan anggaran, pemerintah juga menyiapkan program revitalisasi sekolah secara nasional.
“Anggaran di sektor pendidikan kita tahun ini tertinggi dalam sejarah, plus ada rencana program direktif presiden untuk merevitalisasi seluruh sekolah di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 300.000 sekolah yang dibagi selama lima tahun,” ujarnya.
Menurutnya, MBG merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menilai banyak negara telah lebih dahulu menerapkan program serupa sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kualitas generasi muda.
“Prinsipnya MBG ini untuk masa depan bangsa, masa depan anak-anak kita. Indonesia ini tertinggal, karena lebih dari 100 negara lain sudah melakukannya, bahkan ada yang sudah sejak dua puluh tahun lalu seperti Korea,” pungkas Kawendra.