JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 dengan melakukan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah pihak, termasuk biro travel dan para direkturnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan menyasar berbagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di sejumlah daerah. “Penyidik akan melakukan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah saksi, baik di Gedung KPK maupun di lokasi para biro travel,” ujar Budi.
Langkah ini diambil untuk mempercepat pengumpulan bukti dan mendalami alur distribusi kuota haji, khususnya kuota tambahan yang diduga bermasalah. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga menyesuaikan dengan lokasi saksi.
KPK menilai keterangan dari para pelaku industri travel haji menjadi kunci dalam mengungkap mekanisme pembagian kuota di lapangan. Penyidik ingin memastikan apakah terdapat praktik penyimpangan dalam penyaluran kuota tersebut.
Sementara itu, berdasarkan laporan terpisah, KPK juga telah memeriksa sedikitnya lima direktur biro haji. Pemeriksaan ini difokuskan pada pengetahuan mereka terkait proses distribusi kuota serta kemungkinan adanya transaksi atau kesepakatan tertentu dalam penentuan jatah keberangkatan jemaah.
Para direktur tersebut didalami terkait peran masing-masing dalam sistem pengelolaan kuota haji khusus. KPK mencurigai adanya praktik tidak transparan yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk kemungkinan kolusi antara biro travel dan oknum tertentu.
Dalam proses penyidikan, KPK juga menekankan pentingnya sikap kooperatif dari para saksi. “Kami mengimbau pihak-pihak yang dipanggil agar hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik,” kata Budi.
Sebelumnya, KPK telah mengungkap bahwa pemeriksaan terhadap biro travel sangat penting untuk mengurai dugaan jual beli kuota haji khusus. Bahkan, praktik distribusi kuota disebut tidak hanya terjadi antara travel dengan jemaah, tetapi juga antartravel.
Kasus ini sendiri berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota tambahan haji yang seharusnya mengikuti ketentuan tertentu. KPK masih terus mendalami potensi kerugian negara serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut belum mengumumkan tersangka dalam perkara ini. Namun, rangkaian pemeriksaan maraton menjadi sinyal kuat bahwa penyidikan memasuki tahap krusial dalam mengungkap skandal kuota haji yang menjadi sorotan publik.