Jakarta – Pengusaha angkutan penyeberangan mengeluhkan banyaknya kapal feri yang tidak dapat beroperasi secara optimal meskipun jumlah armada sebenarnya dinilai sudah mencukupi. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan kapasitas dermaga di sejumlah pelabuhan utama, sehingga sebagian kapal tidak dapat mengangkut penumpang maupun kendaraan secara maksimal.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP), Khoiri Soetomo, menjelaskan bahwa pada beberapa lintasan penyeberangan strategis, jumlah kapal justru cenderung berlebih. Namun, keterbatasan fasilitas pelabuhan membuat banyak kapal tidak bisa beroperasi secara optimal.
“Pada lintasan strategis seperti Pelabuhan Merak–Pelabuhan Bakauheni maupun Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk, jumlah kapal sebenarnya sudah mencukupi bahkan cenderung berlebih. Persoalan yang terjadi lebih disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dermaga,” ujar Khoiri dalam keterangannya, yang dilansir Jumat (6/3).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian kapal tidak dapat bersandar atau mengangkut penumpang secara optimal meskipun armada tersedia dalam jumlah memadai.
Selain persoalan dermaga, pengusaha penyeberangan juga menyoroti dampak kebijakan pengaturan arus kendaraan yang biasanya diterapkan pada periode tertentu seperti musim mudik Lebaran. Kebijakan tersebut dalam beberapa kondisi memunculkan ketidakseimbangan distribusi kendaraan antara pelabuhan utama dan pelabuhan penunjang.
Khoiri menjelaskan bahwa pada saat pelabuhan utama relatif kosong, pelabuhan penunjang seperti Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) dan Pelabuhan Ciwandan justru mengalami antrean panjang kendaraan, terutama kendaraan barang.
Kondisi tersebut juga memunculkan pola operasi yang dikenal sebagai TBB (Tiba Bongkar Berangkat). Dalam pola ini, kapal tiba di pelabuhan tujuan hanya untuk menurunkan kendaraan, namun kembali berangkat tanpa memuat kendaraan atau muatan baru.
“Dalam situasi tersebut kapal tetap beroperasi dengan biaya penuh namun tanpa pendapatan yang seimbang. Operator penyeberangan pada praktiknya turut menanggung beban ekonomi yang cukup besar dalam menjaga kelancaran angkutan Lebaran,” kata Khoiri.
GAPASDAP menilai hingga saat ini industri angkutan penyeberangan belum memperoleh fleksibilitas kebijakan ekonomi yang setara dengan moda transportasi lain seperti penerbangan, kereta api, maupun angkutan darat.
Pada sektor transportasi lain, pemerintah memberikan ruang penerapan tarif dinamis hingga batas atas pada periode puncak perjalanan. Mekanisme tersebut dinilai mampu menjaga keberlanjutan usaha operator sekaligus membantu mengatur distribusi permintaan.
Khoiri menyebut penerapan kebijakan serupa pada sektor penyeberangan dapat menjadi solusi untuk mengurangi penumpukan kendaraan di waktu dan lokasi tertentu.
“Penerapan tarif dinamis hingga batas atas pada periode tertentu dapat membantu mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata, sehingga penumpukan pada waktu dan pelabuhan tertentu dapat dikurangi,” ujarnya.
Selain itu, GAPASDAP juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dermaga di lintasan penyeberangan utama sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem transportasi nasional. Peningkatan infrastruktur pelabuhan dinilai penting agar armada kapal yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama pada periode puncak perjalanan seperti musim mudik.