SORONG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya untuk meninjau langsung progres pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP). Dalam tinjauan tersebut, Tito memastikan infrastruktur utama Daerah Otonom Baru (DOB) ini telah siap digunakan.
Mendagri didampingi oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu beserta jajaran Forkopimda setempat. Kehadiran Tito bertujuan untuk memastikan percepatan pembangunan fasilitas negara tersebut berjalan sesuai target guna mengoptimalkan pelayanan publik di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Berdasarkan laporan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Papua Barat, Corneles Sagrim, sejumlah gedung vital telah rampung sepenuhnya. Infrastruktur yang telah mencapai progres 100 persen meliputi Kantor Gubernur, Gedung DPRP, serta Kantor Majelis Rakyat Papua Barat Daya.
"Pekerjaan kick-off pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua Barat Daya sudah dimulai sejak September 2024. Saat itu ditandai dengan groundbreaking oleh Wakil Presiden ke-13 Bapak Ma'ruf Amin," ujar Sagrim dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/4/2026).
Menanggapi capaian tersebut, Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas kecepatan kerja di lapangan. Ia menekankan agar gedung-gedung yang telah selesai segera ditempati oleh aparatur pemerintahan agar fasilitas yang ada tidak terbengkalai atau mengalami kerusakan akibat tidak terawat.
"Kalau seandainya terlalu lama menunggu yang lain juga dipakai, maka takutnya nanti rusak. Tapi kalau sudah dipakai, di situ ada orang, itu paling tidak ada yang bersih-bersih," ujar Tito saat memberikan arahan di lokasi peninjauan.
Tito menegaskan bahwa pengoperasian gedung kantor ini merupakan kunci utama untuk membuat roda pemerintahan daerah berjalan lebih optimal. Dengan adanya pusat pemerintahan yang terpadu, koordinasi antarlembaga di Papua Barat Daya diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.
Selain meninjau KPP, Mendagri dijadwalkan melanjutkan agenda kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Keduanya akan meninjau langsung pelaksanaan sejumlah program perumahan rakyat yang menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya tahun ini.