JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam keras rentetan kasus kekerasan seksual yang terus berulang di lingkungan perguruan tinggi. Sistem pendidikan yang masih bersifat feodalistik dituding menjadi akar penyebab kampus masih menjadi zona nyaman bagi para predator.
Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa posisi tawar yang tidak seimbang antara dosen dan mahasiswa menciptakan ruang gelap penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, dosen atau guru besar sering kali dianggap sebagai sosok tak tersentuh yang memegang kendali penuh atas nasib akademik mahasiswa.
"Kampus kita belum egaliter. Dosen dianggap sebagai 'dewa' yang memegang kendali penuh atas nilai dan kelulusan. Hal ini menciptakan ruang transaksi gelap yang rentan disalahgunakan untuk pelecehan," ujar Ubaid dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Bulan ini saja, publik dikejutkan dengan empat kasus besar yang mencuat ke permukaan. Fenomena grup chat mesum ditemukan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Selain itu, dugaan pelecehan seksual dilaporkan melibatkan oknum guru besar di Universitas Padjajaran terhadap mahasiswi asing, serta kasus serupa oleh dosen di Universitas Budi Luhur. Masifnya kasus ini menjadi sinyal merah bagi integritas dunia pendidikan.
Ubaid menilai kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) saat ini masih jauh dari harapan karena kurangnya dukungan pimpinan kampus. Struktur Satgas yang berada di bawah birokrasi rektorat membuat lembaga ini kehilangan independensi.
"Banyak Satgas PPKS tidak independen. Akibatnya, mereka sering kali ragu bertindak jika pelakunya adalah 'orang kuat' karena takut merusak reputasi institusi," tegas Ubaid.
JPPI juga mengkritik kecenderungan pihak kampus yang lebih mengutamakan "jalan damai" atau mediasi ketimbang perlindungan korban. Langkah ini dinilai sebagai upaya mencuci tangan demi menjaga citra atau branding almamater semata.
Sebagai solusi konkret, JPPI mendesak Kemendiktisaintek untuk segera melakukan audit berkala terhadap kinerja Satgas PPKS di seluruh Indonesia. Institusi yang terbukti menutupi kasus atau melindungi pelaku harus menerima konsekuensi berat.
"Harus ada sanksi pemecatan dan pidana tanpa kompromi. Jika kampus terbukti abai, maka akreditasi kampus tersebut harus diturunkan atau dicabut," pungkas Ubaid.