JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan gangguan di kawasan Selat Hormuz berdampak signifikan terhadap rantai pasok bahan baku petrokimia nasional. Waktu pengiriman yang sebelumnya hanya sekitar 15 hari kini melonjak drastis hingga mencapai 50 hari.
“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi,” ujar Agus dalam keterangan resmi, Jumat (17/4).
Kondisi tersebut muncul di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Situasi ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pasokan bahan baku industri plastik di dalam negeri.
Untuk merespons hal ini, Kementerian Perindustrian mempertemukan pelaku industri dari hulu hingga hilir, termasuk sektor daur ulang. Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini sekaligus langkah mitigasi guna menjaga keberlanjutan industri.
Agus menyebut pelaku industri masih optimistis terhadap ketersediaan stok plastik nasional. Namun, pemerintah tetap melakukan pemantauan ketat terhadap dinamika global yang bisa berubah sewaktu-waktu.
“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya,” tegasnya.
Meski stok dinilai aman, gejolak di Selat Hormuz telah memicu distorsi harga plastik di dalam negeri. Kenaikan biaya logistik, freight pelabuhan, hingga tambahan surcharge menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga.
Selain itu, keterlambatan pengiriman bahan baku impor turut memperbesar tekanan biaya produksi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri, terutama dalam menjaga daya saing di pasar.
Dalam forum tersebut, pelaku industri juga menyatakan komitmennya menjaga kesinambungan suplai plastik, khususnya bagi pelaku usaha kecil. Upaya ini dinilai penting agar sektor industri tetap stabil di tengah tekanan global.
Agus menilai situasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional. Ia menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.
“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong eksplorasi bahan baku alternatif dari sumber domestik, seperti minyak sawit mentah (CPO). Meski masih menghadapi tantangan dari sisi keekonomian, opsi ini dinilai menjanjikan untuk jangka panjang.
“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO,” kata Agus.
Ke depan, persaingan global dalam memperoleh bahan baku petrokimia diperkirakan akan semakin ketat. Kemenperin memastikan akan terus mendampingi pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional di tengah dinamika global.