JAKARTA – Lonjakan harga tiket pesawat domestik yang kini menembus kisaran Rp1 juta hingga Rp7 juta di sejumlah rute menjadi sorotan publik. Kenaikan ini dipicu meningkatnya biaya operasional maskapai, terutama akibat lonjakan harga bahan bakar avtur dalam beberapa waktu terakhir.
Pemerintah sebelumnya telah memberikan ruang penyesuaian tarif kepada maskapai melalui skema fuel surcharge hingga sekitar 9–13 persen. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan industri penerbangan di tengah tekanan biaya global.
Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA), Denon Prawiraatmadja, mengungkapkan bahwa kenaikan harga avtur menjadi faktor utama yang mendorong lonjakan tarif tiket pesawat.
“Seperti yang telah kami perkirakan sebelumnya, harga avtur akan naik mengikuti tren global akibat krisis geopolitik. Oleh karena itu, penyesuaian tarif menjadi tidak terhindarkan,” ujar Denon dalam keterangannya, Senin (13/4).
Ia menjelaskan, harga avtur domestik mengalami kenaikan signifikan hingga sekitar 70 persen pada April 2026. Bahkan di Bandara Soekarno-Hatta, harga avtur melonjak dari sekitar Rp13 ribu per liter menjadi lebih dari Rp23 ribu per liter dalam satu bulan.
Menurut Denon, bahan bakar menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai. Dengan kondisi tersebut, tanpa penyesuaian tarif, keberlanjutan operasional maskapai akan terancam.
“Penyesuaian ini penting agar maskapai tetap dapat beroperasi, menjaga keselamatan penerbangan, serta mempertahankan konektivitas transportasi udara nasional,” tegasnya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara industri dan masyarakat.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah pendukung, seperti insentif fiskal dan relaksasi biaya tertentu, guna menekan dampak kenaikan harga tiket terhadap masyarakat.
Meski demikian, lonjakan harga tiket yang signifikan dikhawatirkan berdampak pada daya beli masyarakat serta sektor pariwisata nasional. Transportasi udara yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah berpotensi menjadi kurang terjangkau bagi sebagian masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan keterjangkauan tarif, agar mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.