JAKARTA – Dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih tertahan di Selat Hormuz akibat memanasnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kedua kapal dapat melintas dengan aman.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan proses negosiasi menghadapi tantangan besar, terutama karena dinamika internal di Iran. Ia menyebut kebijakan dari otoritas pusat tidak selalu berjalan mulus di tingkat lapangan.
“Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri,” ujar Sugiono dalam diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat implementasi kebijakan menjadi tidak seragam. Hal ini berdampak langsung pada proses perizinan kapal yang sedang diupayakan oleh pemerintah bersama Pertamina.
“Kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya,” jelasnya.
Selain faktor internal Iran, Sugiono juga menyoroti adanya blokade serta sejumlah persyaratan tambahan yang harus dipenuhi kapal untuk melintasi Selat Hormuz. Hingga kini, syarat-syarat tersebut masih dalam tahap negosiasi.
“Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat, yang itu masih kita bicarakan,” katanya.
Di sisi lain, Sugiono mengungkapkan hasil konferensi internasional yang digagas Prancis dan Inggris. Dalam forum tersebut, negara-negara peserta menolak praktik pungutan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz karena dinilai melanggar prinsip kebebasan navigasi.
“Hal tersebut bertentangan dengan freedom of navigation,” tegas Sugiono.
Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap aman. Sugiono menegaskan tidak semua impor minyak Indonesia bergantung pada jalur Selat Hormuz.
“Posisi energi kita relatif aman. Suplai yang kita dapat juga tidak semuanya lewat Hormuz,” ujarnya.
Ia menyebut dua kapal yang tertahan mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Jumlah tersebut dinilai tidak signifikan dibandingkan kebutuhan energi nasional secara keseluruhan.
Pemerintah juga telah menyiapkan langkah alternatif, termasuk mencari sumber pasokan dari negara lain seperti Rusia serta mengoptimalkan ladang minyak milik Pertamina di luar negeri.
Sugiono menegaskan Indonesia akan terus mengedepankan diplomasi untuk meredakan ketegangan dan menjaga kepentingan nasional.
“Konferensi ini mendukung upaya diplomasi dan negosiasi politik untuk menyelesaikan
ketegangan di Selat Hormuz,” pungkasnya.