Jakarta - Perjalanan karier Fadia Arafiq terbilang tak biasa. Mengawali kiprah sebagai penyanyi dangdut, ia kemudian terjun ke dunia politik hingga menduduki jabatan Bupati Pekalongan. Namun, langkah politiknya kini tersandung setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Fadia diamankan bersama ajudan dan orang kepercayaannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/3/2026) dini hari. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, ketiga pihak langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih.
“Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi.
Jejak Karier dari Hiburan ke Politik
Sebelum terjun ke politik, Fadia dikenal publik sebagai penyanyi dangdut. Namanya cukup populer di industri hiburan Tanah Air pada era 2000-an. Modal popularitas itu kemudian menjadi pintu masuknya ke dunia politik.
Ia mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat Kabupaten Pekalongan hingga dilantik sebagai bupati. Selama menjabat, Fadia beberapa kali menyoroti program pembangunan daerah serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun, dinamika politik dan birokrasi pemerintahan daerah tak lepas dari sorotan penegak hukum. OTT yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah aktif kembali menambah daftar panjang pejabat daerah yang tersandung kasus hukum.
Pemeriksaan Intensif
Saat ini, Fadia dan dua orang lainnya tengah menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Hingga kini, lembaga antirasuah belum membeberkan secara detail perkara yang menjadi dasar operasi senyap tersebut. Publik pun menanti konferensi pers resmi KPK untuk mengetahui duduk perkara serta kemungkinan penetapan tersangka.
Perjalanan dari panggung hiburan menuju kursi pemerintahan yang kini berujung di ruang pemeriksaan KPK menjadi sorotan luas masyarakat. Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.