DENPASAR – Pejabat lintas sektor di Provinsi Bali memperkuat komitmen untuk melindungi generasi muda dari ancaman ekstremisme dan terorisme. Kolaborasi terintegrasi kini menjadi prioritas utama guna mencegah penyebaran paham radikal yang kian masif menyasar lingkungan sekolah.
Langkah strategis ini dibahas dalam Talkshow Segitiga Ekosistem Perlindungan Anak yang digelar di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (24/4). Acara ini mempertemukan Polri, Densus 88 AT, pemerintah daerah, hingga lembaga perlindungan anak.
Wakapolda Bali, Brigjen I Made Astawa, menegaskan bahwa perlindungan anak kini telah bergeser menjadi isu keamanan nasional yang strategis. Menurutnya, ancaman terhadap anak saat ini berkembang secara dinamis dan sering kali tidak kasat mata.
"Penanganan yang ada masih cenderung parsial dan belum terintegrasi. Ini menjadi tantangan bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk mendorong pembentukan satgas nasional," ujar Brigjen Made Astawa, Senin (27/4/2026).
Ia juga menyoroti kerentanan generasi muda di era digital akibat rendahnya literasi dalam menyaring informasi. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, yang menekankan peran krusial keluarga.
"Perlindungan anak dari pengaruh ekstremisme harus dimulai dari hulu, yaitu keluarga. Ini merupakan bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia," tegas Isyana dalam kesempatan tersebut.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan pentingnya kearifan lokal sebagai fondasi karakter siswa. Ia menilai nilai-nilai seperti Tri Hita Karana sangat ampuh untuk menjaga harmoni dan membangun sikap toleran pada generasi muda.
Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, menambahkan bahwa kepolisian berkomitmen penuh pada pendekatan preventif. "Pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara aparat, pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat," jelasnya.
Dari sisi penanganan, Ketua KPAD Bali, Ni Luh Gede Yastini, mengingatkan agar anak yang terpapar tetap dipandang sebagai korban. Ia menekankan bahwa pendekatan reintegrasi harus selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Kegiatan ini ditutup dengan deklarasi bersama anti-intoleransi dan radikalisme. Melalui penguatan pendidikan karakter di sekolah, pemerintah berharap lingkungan pendidikan di Bali tetap aman dari pengaruh ideologi kekerasan.