Jakarta — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memulai rangkaian konsolidasi partai awal 2026 dengan melantik jajaran pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia periode 2026–2031. Pelantikan digelar di kawasan Gambir, Jakarta, dengan penekanan pada penguatan basis suara dan soliditas organisasi hingga tingkat daerah.
“Pengurus baru ini diharapkan menjaga suara PKB,” kata Cak Imin pada Selasa, 3 Februari 2026, usai pelantikan.
Ia menegaskan, kerja politik PKB ke depan tidak boleh semata berorientasi elektoral, melainkan harus berakar pada pelayanan konkret kepada masyarakat. “Dengan cara apa? Dengan cara tiada hari tanpa pengabdian, dan tiada hari tanpa pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya pada Selasa, 3 Februari 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga menanggapi dinamika perdebatan sistem kepartaian, khususnya terkait ambang batas parlemen. Menurutnya, PKB masih memandang ambang batas sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas sistem politik. “Ya, PKB pada prinsipnya masih yakin dibutuhkannya ambang batas,” ucapnya pada Selasa, 3 Februari 2026 malam di Jakarta.
Sehari setelah pelantikan, Cak Imin memimpin rombongan pengurus DPP dan para ketua DPW PKB melakukan audiensi dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan tersebut disebut sebagai bagian dari agenda menjelang rapat kerja nasional sekaligus pengenalan struktur kepengurusan wilayah yang baru.
“PKB mau audiensi terkait Rakernas, kemudian pengurus baru di seluruh Indonesia,” kata Cak Imin pada Rabu, 4 Februari 2026.
Usai pertemuan, Cak Imin menyampaikan dukungan politik yang tegas terhadap pemerintahan. “PKB puas dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan siap menjadi bagian utama yang menjadi garda terdepan. PKB siap jadi garda terdepan menyukseskan program-program Pak Presiden,” ujarnya pada Rabu, 4 Februari 2026.
Rangkaian langkah ini menunjukkan dua arah strategi PKB di awal tahun: memperkuat konsolidasi internal hingga ke daerah, sekaligus menegaskan posisi partai dalam konfigurasi politik nasional. Di tengah dinamika perubahan sistem kepartaian dan agenda pemerintahan baru, PKB tampak ingin memastikan perannya tetap relevan—baik sebagai mesin politik di akar rumput maupun sebagai mitra strategis di level kekuasaan.