PANDEGLANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang bereaksi keras terhadap banyaknya laporan bangunan sekolah rusak di wilayah tersebut. Komisi IV DPRD Pandeglang berencana memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk meminta pertanggungjawaban terkait tata kelola anggaran pendidikan.
Rencana pemanggilan ini menyusul mencuatnya kondisi SDN Cimanggu 3 yang mengalami kerusakan parah hingga memaksa siswa belajar di ruangan tidak layak. Anggota DPRD Pandeglang, Erin Fabiana Ansori, menegaskan pihaknya segera berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk menjadwalkan pertemuan tersebut.
"Kita koordinasi dulu dengan pimpinan, nanti kita akan panggil Dinas Pendidikan," ujar Erin kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).
Erin menilai kasus kerusakan sekolah di Pandeglang merupakan masalah klasik yang terus berulang tanpa solusi konkret. Ia menyoroti lemahnya skala prioritas pemerintah daerah dalam menentukan sekolah mana yang harus segera direhabilitasi.
Menurutnya, ketidaksinkronan antara kebutuhan lapangan dan realisasi bantuan menjadi bukti perencanaan Disdik kurang matang. Salah satu contoh nyata terjadi di SDN Cimanggu 3, di mana ruang kelas rusak berat namun justru mendapatkan bantuan gedung perpustakaan.
"Artinya masih ada sekolah bagus yang dibangun, sementara yang rusak berat membutuhkan pembangunan tidak dibangun," tegas Erin.
Ia juga mengkritik kinerja Disdik yang dinilai tidak maksimal dalam menginventarisir data. Padahal, Disdik memiliki Koordinator Kecamatan (Kormin) yang seharusnya menjadi ujung tombak pemantauan kondisi fisik sekolah di tingkat bawah.
Kondisi di lapangan memang memprihatinkan. Kepala SDN Cimanggu 3, Nunung Nurhasanah, mengungkapkan bahwa tiga gedung di sekolahnya mengalami kerusakan total hingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara normal.
Akibatnya, pihak sekolah terpaksa membagi ruang yang ada agar siswa tetap bisa bersekolah meski dengan fasilitas seadanya. Proses belajar mengajar kini terpencar di beberapa titik yang bukan peruntukannya.
"Ada tiga gedung yang mengalami kerusakan parah, sehingga kelas 4 belajar di UKS, kelas 5 di perpustakaan, dan kelas 2 bergantian dengan kelas 1," ungkap Nunung.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan pihak sekolah berharap adanya evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar hak pendidikan anak-anak tidak terganggu oleh fasilitas yang ambruk.