JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas nasional serta menekan biaya logistik yang selama ini membebani ekonomi wilayah.
Fokus pembangunan diarahkan pada wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS). Proyek ambisius ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di sektor infrastruktur.
"Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh," ujar AHY saat memimpin rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
AHY menyoroti ketimpangan signifikan transportasi berbasis rel di Indonesia. Saat ini, kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional masih sangat rendah, yakni hanya 4 persen untuk angkutan penumpang dan 1 persen untuk logistik.
Padahal, menurut AHY, kereta api memiliki keunggulan dari sisi efisiensi dan rendah emisi. Sektor ini hanya menyumbang kurang dari 1 persen emisi gas rumah kaca, sehingga sejalan dengan komitmen menuju net zero emission.
"Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras," lanjutnya.
Pemerintah menargetkan penambahan jaringan hingga 14.000 kilometer serta reaktivasi jalur lama. Kebutuhan investasi untuk rencana besar hingga tahun 2045 ini diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun.
Untuk memenuhi dana tersebut, AHY menegaskan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Ia mendorong skema creative financing dan kolaborasi erat dengan pihak swasta guna menutup celah pendanaan yang ada.
"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Harus ada kolaborasi dengan swasta dan keterlibatan berbagai pihak," tegas AHY.
Setiap pulau memiliki tantangan berbeda, seperti Kalimantan yang harus membangun jaringan dari titik nol. AHY menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta integrasi dengan tata ruang dan pusat ekonomi agar pembangunan tidak berjalan parsial.